News.ciptajasadigital.com JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, kemudian Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum pada Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang digunakan diunggah di dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti sebagian tindakan hukum hukum di tempat Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang tersebut merugikan negara Rp300 triliun, tindakan hukum pagar laut, perkara suap hakim yang mana melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, serta mobil dinas pejabat negara RI 36 yang mana Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang dimaksud kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya saja rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, banyak kali tidaklah ada pihak yang digunakan mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidak ada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 sekadar saling bilang bukan tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya bukan ada di area situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tiada boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di tempat dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidaklah boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di tempat situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
